Warga Minta Kepala Dinkes Sumenep Sumpah Pocong

Sumenep (ANTARA) - Puluhan warga Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang berdemonstrasi menyoroti rekrutmen tenaga kesehatan tidak tetap, Senin, meminta kepala dinas kesehatan setempat melaksanakan sumpah pocong sebagai bukti tidak main-main dalam proses rekrutmen tersebut. 

"Proses rekrutmen perawat dan bidan tidak tetap pada tahun ini penuh rekayasa dan permainan uang supaya diterima. Oleh karena itu, kami minta Ibu Jetty (Kepala Dinas Kesehatan Sumenep) melaksanakan sumpah pocong sebagai bukti tidak main-main dalam rekrutmen tenaga kesehatan tersebut," kata koordinator aksi, Edhi Junaidi.
Ia menjelaskan, pendaftar yang ingin diterima sebagai tenaga kesehatan tidak tetap itu, diduga mengeluarkan uang pada kisaran Rp20 juta hingga Rp50 juta kepada oknum tertentu.
"Itu sesuai informasi yang kami terima. Kami minta pimpinan Dinkes Sumenep dan semua pihak yang terlibat dalam rekrutmen perawat dan bidan tidak tetap pada tahun ini, melakukan sumpah pocong guna membuktikan mereka benar-benar bersih," ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, Jetty Nurdyah Ningrum menjelaskan, rekrutmen perawat dan bidan tidak tetap dilakukan oleh tim yang personelnya berasal dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Kalau ada dugaan telah terjadi permainan (penyimpangan) dalam proses rekrutmen, silakan dilaporkan melalui jalur hukum. Kami siap sumpah pocong, dengan catatan orang yang menuduh ada permainan dalam rekrutmen perawat dan bidan tidak tetap itu juga siap disumpah pocong," ucapnya, menegaskan.
Usai berdemonstrasi di depan Kantor Dinkes Sumenep, massa melanjutkanya aksinya di depan kantor DPRD setempat.
Mereka meminta anggota DPRD Sumenep melakukan investigasi terkait dugaan permainan uang dalam proses rekrutmen perawat dan bidan tidak tetap pada tahun ini.(rr)

JALIN KEMITRAAN, KURANGI ANGKA KEMATIAN BAYI DALAM PERSALINAN

News Room, Sabtu ( 30/06 )
Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan khususnya bidang yang ada di sejumlah desa di Kabupaten Sumenep perlu terus dilakukan evaluasi. hal itu dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan mengurangi angka kematian bayi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumenep, dr. Fathoni mengakui salah satu upaya peningkatan kemampuan bagi tenaga kesehatan, yakni dengan terus melakukan kemitraan dengan stake holder yang ada termasuk tokoh masyarakat dan dukun bayi yang ada di Desa-desa.

"Melalui kemitraan yang dilakukan petugas tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, dan setiap adanya kelahiran bayi dapat tertangani dengan baik,"ujarnya.

Sebab, berdasarkan upaya tersebut angka kematian bagi terus berkurang. karena dengan persalinan yang dilakukan secara benar akan mengurangi tingkat kematian bayi.

Bahkan, dlam hal kegiatan persalinan harus terus dilakukan pelatihan-pelatihan bersama dukun bayi, agar juga memiliki kemampuan dalam membantu persalinan.

Disampimg pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat perlu melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat, sehingga kehadiran tenaga bidang bisa leboih diterima ditengah-tengah masyarakat. yakni, melalui bentuk sosialisasi dan koordinasi setiap kegiatan yang dilaksanakan di Desa. ( Ren, Esha )

TINGKAT KESEHATAN SEBAGAI PENENTU KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Manding-Sumenep News Room : Seiring dengan penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), masyarakat semakin dituntut untuk melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Salah satu upaya tersebut adalah dengan menjaga tingkat kesehatan setiap anggota masyarakat yang tinggi, agar dapat terhindar dan mencegah dari berbagai macam penyakit sedini mungkin.
Demikian pokok materi yang disampaikan Drs. Moh. Taufik dari unsur Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Sumenep selaku Ketua Tim A Monitoring Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sumenep tahun 2005 dalam kegiatan Posyandu di Desa Manding Timur Kecamatam Manding, Rabu (15/06). Dijelaskan bahwa kegiatan seperti Posyandu ini merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat di pedesaan dalam berpartisipasi dan bergotong royong meningkatkan derajad kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Drs. RBM. Fajar Priambadi anggota Tim A Monitoring dari unsur Dinas Infokom Kabupaten Sumenep menyampaikan harapannya kepada seluruh kader posyandu, agar dapatnya mengikuti perkembangan kemajuan kesehatan dari berbagai media yang dimiliki, baik melalui media elektronik yaitu radio dan televisi, maupun dari media cetak, seperti surat kabar dan tabloid yang ada.
Dari media tersebut dapat kita ketahui adanya pengetahuan tentang berbagai penyakit dan kemungkinan cara terbaik untuk segera mengantisipasinya, seperti yang saat ini tengah banyak diberitakan, seperti penyakit Polio dan Busung lapar.
Diungkapkan agar masyarakat sering pula bertanya kepada petugas Puskesmas terdekat tentang kebenaran dari perkembangan adanya penyakit tersebut, sehingga kita mendapat informasi kesehatan yang tepat, jelas, dan diterima dari sumber yang tepat pula. ( Fj, Esha )

Kualitas Rumah Sakit di Indonesia Harus Ditingkatkan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelayanan kesehatan di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia. Masyarakat memilih menjalani pengobatan ataupun check-up di negara lain. Ini artinya kualitas rumah sakit di Indonesia harus ditingkatkan.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2011 yang dilansir oleh United NationsDevelopment Program, yaitu laporan mengenai standar kesehatan dan pendidikan, Indonesia berada di peringkat 124 dari 187 negara yang disurvei. Peringkat ini merupakan penurunan dari peringkat 108 dalam survei tahun sebelumnya.

Dengan investasi sebesar US$ 55 juta, pemerintah menjadwalkan bahwa Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) akan tercapai pada tahun 2015. Namun, perkembangan  Indonesia dalam mencapai MDGs masih sangat ketinggalan khususnya dalam menurunkan angka malnutrisi, kematian ibu dan bayi, serta penanggulangan penyakit menular seperti malaria, HIV/AIDS dan TBC.

"Mencapai MDGs serta meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia secara signifikan harus menjadi fokus utama pemerintah. Oleh sebab itu, kualitas rumah sakit yang memadai merupakan suatu keharusan,"  kata Dr. Makarim Wibisono, Direktur Eksekutif ASEAN Foundation yang di wakilkan oleh Ibu Septania H. Kadir, Head of Programs of the ASEAN Foundation dalam forum diskusi kesehatan di Jakarta belum lama ini.

Pemerintah menyadari besarnya upaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia, khususnya kualitas rumah sakit. Oleh karena itu, sejak 1 Januari 2012, pemerintah  menerapkan standarisasi baru untuk menggantikan model agregate sebelumnya yang dapat mengevaluasi kualitas rumah sakit berdasarkan beberapa instrumen prosedurprosedur operasi standar, berfokus pada proses dan masukan pada kualitas terbaru penilaian berdasarkan JCI (Joint Commission International).

"Standar-standar akreditasi ini meliputi layanan kepedulian pelanggan rumah sakit dan keamanan pasien, yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu mencapai MDGs dan meningkatkan pengelolaan rumah sakit," ungkap Dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan.

Mengingat  keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan para pemangku kepentingan dalam industri kesehatan perlu untuk dapat mendukung pemerintah dalam upayaupaya ini - kami tidak dapat melakukannya sendiri. Kemitraan antara publik dan swasta memegang peranan sangat penting dalam menangani keterbatasan biaya", saran Dr. Supriyantoro.

Dalam diskusi kesehatan tentang "Rumah Sakit Masa Depan" yang dihadiri oleh para akademisi,pejabat pemerintah dan profesional dari sekor kesehatan. Dialog ini merupakan upaya kemitraan dari kedua belah pihak dalam mencari solusi yang paling efektif guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia dengan menitikberatkan peran rumah sakit.

Perawat Indonesia dipuji di Jepang

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Mohammad Jumhur Hidayat (kanan) mengunjungi TKI perawat yang bekerja di sebuah panti jompo di Osaka, Jepang, Selasa (13/3). Pengurus panti jompo dan rumah sakit di Jepang memuji kinerja perawat tersebut saat ini ada 791 TKI perawat yang bekerja di Jepang. (FOTO ANTARA/UNGGUL/ss/nz/12)

Keperawatan 

Rumah Sakit Osaka Kosei Nenkin Byouin, Takahashi.

Rumah sakit ini mempekerjakan dua perawat Indonesia yakni Helsdiany Suangga dan Risa Yulia Fitri. 

Takahashi mengatakan bahwa mereka mampu meningkatkan citra mengenai Indonesia.

Kepala Ruangan Lantai IV rumah sakit tersebut juga mengatakan bahwa mereka sangat rajin. Mereka mampu bekerja tanpa disuruh dulu dan selalu ringan tangan. Pujian yang sama dikatakan Kepala Ruangan Lantai VI rumah sakit tersebut. 

Sementara itu Direktur Rumah Sakit, Yamasaki, mengatakan jika program penempatan berjalan terus dan melihat kinerjanya, mereka masih bisa menerima perawat Indonesia. 

Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia di Daerah Kansai, Teijiro Sugihara mengatakan seringkali para pasien justru lebih senang atau minta dirawat oleh perawat Indonesia. 

Sementara Direktur Asokaen (panti jompo), Hisako Kawahara juga mengatakan bahwa tiga orang Indonesia yang bekerja di tempatnya selalu bekerja keras. 

Bahkan Hisako mengharapkan jika mereka lulus ujian perawat, bisa tinggal dan bekerja selamanya di tempatnya. 

"Kami merasa beruntung mendapat perawat yang bagus dari Indonesia," kata Hisako. 

Ia mengatakan keramahtamahan orang Indonesia alami.

Jumhur mengatakan program penempatan akan berakhir sebentar lagi dan akan dievaluasi oleh kedua pemerintahan. 

Ia berharap ada masukan yang baik dalam kunjungannya. Dengan program tersebut, Jumhur juga mengharapkan tercipta hubungan yang baik antara masyarakat kedua negara. "Program ini tidak boleh gagal," katanya. 

Perawat di rumah sakit ini mendapat penghasilan bersih sekitar Rp12 juta. Namun, kata seorang perawat, jika lulus tes kemampuan keperawatan, penghasilan bisa lebih tinggi lagi.

Perawat Asal Indonesia Diminati di Luar Negeri

PEKANBARU - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Mohammad Jumhur Hidayat, menyatakan, pasar kerja perawat di mancanegara sangat potensial.

"Tinggal kesiapan suplai dari dalam negeri untuk mengisi kebutuhan pasar kerja perawat di luar negeri," kata Jumhur dalam rangkaian Safari Ramadan BNP2TKI V di Pekanbaru, Riau, Senin (30/7/2012).

Dia menyebut, sejak 2008, pemerintah RI dan Jepang bekerja sama dalam penempatan TKI perawat untuk memenuhi kebutuhan 1.000 perawat pasien dan jompo di Negeri Matahari Terbit itu. BNP2TKI telah menempatkan 892 perawat ke Jepang, terdiri dari 392 perawat pasien (nurse)  dan 500 perawat jompo (careworker).

"Kualitas perawat asal Indonesia lebih unggul dibanding asal Filipina," tukasnya.

Dalam hasil ujian nasional yang diumumkan Pemerintah Jepang pada 26 Maret lalu, setelah mereka bekerja minimal satu tahun, TKI perawat yang lulus sebanyak 69 orang terdiri atas 34nurse (kangoshi) dan 35 careworker (kaigofukushishi). Sedangkan asal Filipina yang lulus hanya 13 orang.

Sebelumnya, dalam dua tahun berturut-turut Indonesia juga mengalahkan Filipina. Pada 2010, perawat asal Indonesia yang lulus ujian nasional dua orang sedang asal Filipina satu orang. Pada 2011, perawat asal Indonesia yang lulus sebanyak 15 orang sedangkan asal Filipina satu orang.

Penempatan TKI perawat ke Jepang merupakan program kerja sama antarpemerintah (G to G) melalui program Indonesia-Jepang Economic Partnership (IJEPA) yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang, saat itu, Shinzo Abe di Tokyo pada November 2006. 

BNP2TKI, atas nama pemerintah Indonesia, menindaklanjuti nota kesepahaman dengan Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS) yang mewakili pemerintah Jepang, di Jakarta, pada Mei 2008. Melalui penandatanganan nota kesepahaman itu, BNP2TKI diminta menyiapkan 1.000 perawat untuk Jepang. 

Setelah 1.000 perawat terpenuhi, katanya, akan dilakukan kerja sama yang baru untuk kesinambungan penempatan TKI perawat ke Jepang. Sementara negara-negara di kawasan Timur Tengah juga sangat membutuhkan banyak TKI perawat asal Indonesia seperti di Kuwait, membutuhkan sedikitnya 300 perawat.

Nasib Perawat Indonesia

HL  | 20 April 2011 | 09:28Dibaca: 1474   Komentar: 19   4 aktual

Ilustrasi/Admin (Shutterstock)

Miris, itu yang terasa saat membaca berita tentang perawat Indonesia yang terancam di deportasi oleh pemerintah Kuwait karena Ijazah mereka yang tidak jelas. Sungguh malang nasib perawat Indonesia, di dalam negeri sendiri tidak di hargai, kerja di luar negeri tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Boleh di bilang perawat yang kerja di luar negeri mendapat minim sekali perhatian dari Pemerintah, padahal mereka juga yang mengharumkan nama Indonesia di luar negeri. Tidak cukup dengan itu, malah sekarang perawat asing masuk ke Indonesia dengan gaji yang melebihi gaji perawat asli Indonesia. Iri..??? Iya boleh dibilang demikian. Apakah perawat asing yang masuk itu kemampuan skill or knowledge yang mereka miliki melebihi perawat Indonesia? Saya rasa tidak, karena dari pengalaman yang saya rasakan selama bekerja di Arab Saudi, perawat asing lain baik skill atau knowledge nya tidak lebih baik dari perawat Indonesia, malah boleh dibilang masih unggul perawat Indonesia.
Sekarang, belum selesai masalah masuknya perawat luar negeri ke Indonesia, muncul lagi masalah yang baru. Kurang lebih 54 perawat Indonesia yang bekerja di Kuwait terancam akan di deportasi dan kehilangan hak normatifnya terkait dengan verifikasi Ijazah Keperawatan mereka. Seperi yang dikutip dari Kompas.com, “ Persoalan yang menimpa 54 perawat ini muncul sejak Pemerintah Kuwait menerima surat Kementerian Kesehatan melalui nota diplomatik Kementerian Luar Negeri RI soal pengakuan ijazah”. Sebagai bahan informasi bagi lulusan D-III beberapa tahun yang lalu -sebelum booming STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) atau POLTEKES-, Ijazah di keluarkan oleh Kementerian Kesehatan karena bidang kesehatan berada di bawah PUSDIKNAKES (Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan). Ternyata hal ini yang sekarang menjadi musibah bagi para perawat. Saat ini Ijazah bagi lulusan perawat di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi sekarang ada 2 versi Ijazah perawat yang beredar. versi DEPKES dan versi DIKNAS. Hal ini yang  oleh Pemerintah Kuwait di minta klarifikasinya. Dan Pemerintah Indonesia memberikan jawaban bahwa Ijazah tersebut keluar dari lembaga yang belum di akreditasi. Pernyataan ini sedikit janggal bagi saya, apakah lembaga pendidikan kesehatan terutama yang negeri saat akan di konversi dari D-III keperawatan menjadi POLTEKES atau STIKES tidak di akreditasi dulu? Kalau tidak bagaimana proseskonversinya? Kalau iya bagaimana mungkin data alumni atau data lulusan tidak dimasukan ??? Dan seperti biasa Pemerintah Indonesia sangat lamban dalam memberikan klarifikasi mengenai hal ini. Jauh deh mengharapkan Pemerintah akan menyelesaikan masalahnya. Padahal seperti yang di kutip dari Kompas.com, menurut kepala BPN2TKI ini hanya masalah miscommunication. Kalau masalahnya hanya itu, kenapa Pemerintah lambat sekali membenahi berita tersebut..???
Hal ini hendaknya menjadi pelajaran bagi teman-teman yang akan meneruskan pendidikan di bidang Kesehatan, tidak cuma perawat. Pilihlah institusi pendidikan yang benar. Sekarang ini banyak sekali STIKES atau POLTEKES yang berdiri tetapi ke-absah-an nya sebagai institusi pendidikan masih diragukan. Ingat masa depan anda, bagi mereka yang mendirikan STIKES itu yang penting uang, pemasukan bagi mereka dari uang kuliah anda!  Jangan jadikan jerih payah orang tua kita dalam menyekolahkan kita menjadi sia-sia karena kita salah memilih institusi pendidikan.
Dan bagi Perawat Indonesia, BERGERAKLAH PERAWAT INDONESIA, NASIB KITA TIDAK AKAN BERUBAH JIKA KITA TIDAK MENGUBAHNYA..!!!